Daniel Johan: Swasembada Pangan Harus Nyata, Bukan Sekadar Janji Politik

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menilai pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengenai target swasembada pangan dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan perlu dibuktikan dengan hasil nyata di lapangan. Ia menyebutkan, capaian tersebut sebaiknya tidak hanya berhenti pada angka di atas kertas, melainkan harus sesuai dengan kondisi faktual dan kebutuhan petani.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Foto: dpr.go.id

JAKARTA - Menurut Daniel, swasembada pangan merupakan cita-cita nasional yang mulia. Namun, keberhasilan sektor pertanian tidak cukup diukur hanya dari peningkatan angka produksi atau Nilai Tukar Petani (NTP).

"Bagi kami, persoalan utama pertanian nasional bukan hanya berapa banyak beras yang dipanen, tetapi seberapa kuat fondasi ekosistem pertanian kita untuk menopang ketahanan pangan secara berkelanjutan," kata Daniel Johan dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/10/2025).

“Maka swasembada pangan harus nyata, bukan sekadar janji-janji atau angka politik,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan komitmennya untuk mengejar target Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan. Pernyataan itu disampaikan Amran dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/10).

Amran menjelaskan, total produksi beras Indonesia tahun ini telah mencapai 33,1 juta ton. Ia menargetkan angka itu meningkat menjadi 34 juta ton pada akhir tahun.

Menanggapi hal tersebut, Daniel mengapresiasi kenaikan produksi beras nasional yang mencapai 33 juta ton. Namun ia mengingatkan masih banyak persoalan mendasar yang dihadapi para petani, terutama soal tingginya biaya produksi akibat harga pupuk, benih unggul, dan distribusi solar subsidi yang belum merata.

"Banyak daerah pertanian yang masih kesulitan mendapatkan pupuk subsidi tepat waktu, sementara harga eceran pupuk non-subsidi naik signifikan. Jadi biaya produksi yang tidak efisiensi penting untuk diatasi karena bila tidak akan menggerus daya saing produksi petani kita," ungkap Daniel.

"Perlu digarisbawahi, swasembada tidak akan berarti jika petani tetap hidup dalam ketidakpastian dan margin keuntungan yang tipis," sambung Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I tersebut.

Daniel juga menyoroti ketergantungan tinggi sektor pertanian terhadap impor bahan baku seperti pupuk, pestisida, dan alat pertanian. Menurutnya, kemandirian pangan tidak mungkin tercapai jika rantai pasok produksi masih bergantung pada impor.

"Nah Pemerintah, harus menyiapkan strategi substitusi impor dan memperkuat industri hulu pertanian dalam negeri agar ketahanan pangan benar-benar berdiri di atas kaki sendiri," jelas Daniel.

Selain itu, Daniel menekankan pentingnya adaptasi sektor pertanian terhadap perubahan iklim. Ia menilai, data curah hujan ekstrem dan pola musim yang tidak menentu tahun ini harus menjadi perhatian serius pemerintah.

“Target swasembada tidak akan tercapai tanpa adaptasi iklim di sektor pertanian. Misalnya, pembangunan embung, irigasi presisi, serta varietas benih tahan kekeringan dan banjir,” sebutnya.

"Pemerintah sering kali hanya menyoroti sisi produksi, tetapi melupakan investasi pada sistem irigasi dan konservasi lahan yang rusak," imbuh Daniel.

Politisi PKB itu juga menyoroti tantangan regenerasi petani. Ia menyebut, lebih dari 60 persen petani Indonesia kini berusia di atas 45 tahun, sementara minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian terus menurun.

"Jika negara tidak serius menyediakan insentif dan akses tanah bagi petani muda, maka dalam 10–15 tahun ke depan kita bisa menghadapi krisis tenaga kerja pertanian," pungkas Daniel.