2026, Pemerintah Gaspol Bangun 12 Ribu Titik Irigasi untuk Petani

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pembangunan 12 ribu titik program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) pada tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan infrastruktur irigasi di berbagai daerah.

Menteri PU Dody Hanggodo paparkan perkembangan infrastruktur nasional pada ISF 2025 di Jakarta. Foto: InfoPublik.id

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan hal tersebut dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Selain program P3TGAI, pemerintah juga menyiapkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 600 lokasi dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di 80 titik.

“Program padat karya ini berfokus pada infrastruktur berbasis masyarakat, meliputi pemanfaatan air irigasi, suplai air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah,” jelas Dody.

Pembangunan ribuan titik irigasi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025, yang memberi kewenangan kepada pemerintah pusat untuk turut merehabilitasi jaringan irigasi di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Menurut Menteri Dody, pelaksanaan P3TGAI bukan hanya untuk memperbaiki jaringan irigasi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

“Tugas Kementerian Pekerjaan Umum adalah memastikan air mengalir hingga ke sawah-sawah yang paling jauh,” ujarnya.

Ia menegaskan, perbaikan jaringan irigasi, mulai dari saluran tersier hingga primer, harus dilakukan menyeluruh agar tidak terjadi kebocoran air dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani.

Selain menopang produktivitas pertanian, program ini juga diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk kembali mengelola lahan pertanian, demi mewujudkan kemandirian dan swasembada pangan nasional.

Lebih lanjut, Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa program padat karya seperti P3TGAI tidak hanya berorientasi pada hasil fisik, tetapi juga berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat lokal.

“Dengan melibatkan warga setempat dalam proses pembangunan, program ini mampu membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” tutupnya.