Ketua HMI Blangpidie: Mobil Dinas Abdya Sesuai Aturan Pemerintah
Pengadaan mobil dinas itu bukan sesuatu yang tabu. Sudah ada aturannya
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blangpidie, Afan Fajeri, menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) sudah sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.
ABDYA - Menurut Afan, pengadaan kendaraan dinas bukanlah hal baru dalam tata kelola pemerintahan. Ia meminta semua pihak untuk tidak berlebihan menanggapi kebijakan tersebut.
“Pengadaan mobil dinas itu bukan sesuatu yang tabu. Sudah ada aturannya. Jadi, menurut saya tidak perlu kaget dan jangan sok-sok kaget. Ini hal biasa dalam sistem pemerintahan,” ujar Afan kepada wartawan, Senin (15/7/2025).
Afan juga membandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya yang melakukan kebijakan serupa.
“Setahu saya, saat Akmal memimpin Abdya, juga ada pengadaan mobil dinas untuk bupati dan pimpinan DPRK. Bahkan, kesannya mobil-mobil saat itu lebih mewah,” jelasnya.
Ia turut menyoroti fenomena pengajuan pelepasan aset atau dumping kendaraan dinas yang marak terjadi menjelang akhir masa jabatan. Menurutnya, hal ini justru lebih patut menjadi perhatian.
“Yang lucu, dulu saat masa jabatan hampir habis, malah ramai-ramai usulkan dumping kendaraan dinas dengan harga murah, supaya bisa jadi milik pribadi. Tapi sekarang, saat ada pengadaan yang jelas-jelas sesuai aturan, malah disindir seakan masa lalu bersih dari hal semacam itu,” tambah Afan.
Ia berharap masyarakat bisa melihat persoalan ini secara utuh dan tidak terjebak pada narasi yang tendensius.
 |
| Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blangpidie, Afan Fajeri. Foto: Ist |
ABDYA - Menurut Afan, pengadaan kendaraan dinas bukanlah hal baru dalam tata kelola pemerintahan. Ia meminta semua pihak untuk tidak berlebihan menanggapi kebijakan tersebut.
“Pengadaan mobil dinas itu bukan sesuatu yang tabu. Sudah ada aturannya. Jadi, menurut saya tidak perlu kaget dan jangan sok-sok kaget. Ini hal biasa dalam sistem pemerintahan,” ujar Afan kepada wartawan, Senin (15/7/2025).
Afan juga membandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya yang melakukan kebijakan serupa.
“Setahu saya, saat Akmal memimpin Abdya, juga ada pengadaan mobil dinas untuk bupati dan pimpinan DPRK. Bahkan, kesannya mobil-mobil saat itu lebih mewah,” jelasnya.
Ia turut menyoroti fenomena pengajuan pelepasan aset atau dumping kendaraan dinas yang marak terjadi menjelang akhir masa jabatan. Menurutnya, hal ini justru lebih patut menjadi perhatian.
“Yang lucu, dulu saat masa jabatan hampir habis, malah ramai-ramai usulkan dumping kendaraan dinas dengan harga murah, supaya bisa jadi milik pribadi. Tapi sekarang, saat ada pengadaan yang jelas-jelas sesuai aturan, malah disindir seakan masa lalu bersih dari hal semacam itu,” tambah Afan.
Ia berharap masyarakat bisa melihat persoalan ini secara utuh dan tidak terjebak pada narasi yang tendensius.
Posting Komentar